Pesawaran (MI-NET) – Provinsi Lampung diklaim sebagai percontohan nasional dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Keluruhan Merah Putih Provinsi Lampung yang digelar di Graha Adora, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan pada Rabu, (28/5/2025).
Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama jajaran kementerian dan stakeholder terkait, Forkopimda, serta Kepala Desa se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Provinsi Lampung patut berbangga karena menjadi daerah pertama yang sepenuhnya mendukung percepatan pembentukan koperasi desa melalui musyawarah desa secara menyeluruh. Dari total 2.651 desa dan kelurahan, seluruhnya telah melaksanakan musyawarah desa, dan lebih dari 50% di antaranya telah memenuhi persyaratan administrasi.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk bergerak cepat. Provinsi Lampung telah membentuk Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sejak 23 Mei 2025 melalui Keputusan Gubernur. Targetnya, seluruh koperasi desa telah berbadan hukum pada 30 Juni 2025,” ujar Wagub Jihan.
Lebih lanjut, Wagub menyebut bahwa Koperasi Merah Putih akan menyediakan berbagai layanan penting seperti sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, produksi dan distribusi hasil pertanian, serta penyediaan pupuk dan gas. Program ini diharapkan menjadi bagian dari hilirisasi produk pertanian dan mendukung swasembada pangan.
Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut mengapresiasi lengkah cepat hasil sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam mendukung program nasional. Zulhas juga meminta seluruh pihak untuk ikut serta menyukseskan program Koperasi Merah Putih sebagai solusi untuk memangkas rantai distribusi dan memberantas praktik perantara yang merugikan petani dan masyarakat.
“Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung inisiatif koperasi desa. Ini adalah cara kita memberantas tengkulak, rentenir, dan pinjaman-pinjaman mencekik. Koperasi harus dirawat, dan kepala desa harus menjadi ujung tombak keberhasilan program ini,” tegasnya.
Melalui sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa, Koperasi Desa diharapkan dapat menjadi pionir nasional dalam membangun kekuatan ekonomi desa berbasis koperasi. (Red).